anggota komisi v dpr ri fraksi ppp arwani thomafi menyampaikan sistem politik dinasti mesti dibatasi, karena berpotensi menyandra hak politik publik.
dalam konteks pemilihan kepala daerah, keberadaan politik dinasti, salah satunya semua kepala daerah merupakan Satu keluarga, berpotensi menyandra hak politik dan mayoritas disediakan umum, ujar arwani thomafi pada jakarta, kamis.
arwani menungkapkan, tak bisa dipungkiri apabila darah politik mengalir di suatu keluarga, tapi hal tersebut tetap mesti dibatasi agar memberi kesempatan umum lain menduduki posisi politik itu.
misalnya calon pertahana tak boleh mencalonkan keluarganya di Salah satu periode setelahnya, kami tidak ingin hak yg dipunya mayoritas umum tersebut tersandra melalui hak dinasti tersebut, kata arwani.
Informasi Lainnya:
menurut arwani, politik dinasti juga berpotensi mempersempit partisipasi umum melalui membiarkan suatu keluarga menguasai lebih daripada Satu jenis, tak hanya politik, tapi bisa merambah ke bidang ekonomi.
untuk tersebut, lanjut arwani, walaupun darah politik tidak bisa dihalangi, tapi dengan filter tersebut, publik masih memiliki kesempatan membangun demokratisasi di sistem politik.
kedepan, pembatasan-pembatasan tersebut mesti diatur dengan bagus, untuk tak terjadi penyanderaan hak politik umum, tutur arwani.