Pemprov DKI diminta tegas terapkan aturan tata ruang

pemerintah dki jakarta dinilai tidak konsisten di menerapkan agama mengenai tata ruang misalnya di wilayah kelapa gading pada mana banyak berubahnya rencana detail tata ruang (rdtr) dan tidak mengindahkan tata ruang dan fasilitas umum.

gubernur jokowi mesti membenahinya makanya implementasi tata ruang mampu konsisten, tak malahan mengganggu kenyamanan serta sudah tentu cuaca usaha yang terjamin kesehatannya bisa terjadi, tutur ketua badan pengurus pusat (bpp) himpunan pengusaha muda indonesia (hipmi) anggawira, dalam perbincangan selama kelapa gading, jakarta, sabtu.

anggawira mencontohkan ketidaktegasan implementasi ajaran tata ruang tersebut merupakan pembangunan spbu pada jalan raya gading orchard dan membeli wilayah jalur hijau.

jalan tersebut menjadi tak simetris juga menambah kemacetan, sebab bentuknya dan menjorok ke tengah jalan. pemda sepertinya kurang tegas pada para pengembang terkait dan keuntungan ini mesti merupakan perhatian daripada pemprov dki jakarta, kata anggawira.

Informasi Lainnya:

menurut anggawira, spbu itu dibangun di lokasi yang tak bisa serta lebar tanahnya tak mencukupi agar pembangunan juga keberadaan suatu spbu.

menurut rencana tata ruang no. 3712/-1.711.5 tanggal. 18-12-2007, jalur tersebut diperuntukkan jalur hijau, ujar anggawira dan juga caleg dpr ri daripada partai gerindra daerah pemilihan kota depok-bekasi.

salah asli masyarakat kelapa gading hartono nugroho menyatakan terganggu melalui kehadiran spbu tersebut karena selain mencari jalur hijau, dan mengganggu arus lalu lintas.

kami penduduk tidak pernah menyerahkan izin pada pembangunan spbu itu serta kami mendesak pemda agar membatalkan pendirian spbu tersebut, kata hartono.

hartono serta meminta supaya pemda dki mengembalikan fungsinya dijadikan lahan hijau ataupun taman.

kami dan mempertanyakan kenapa pemda melalui gegabah menyerahkan izin tanpa proses cek dan ricek dengan mendalam, tutur hartono.